KPU Pastikan Program Tahapan Pilkada 2017 Sama dengan 2015

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan, penyusunan draft Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 masih mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015.

Oleh karena itu, pada prinsipnya tahapan yang dijalankan sama dengan aturan yang dibuat untuk Pilkada 2015. "Secara keseluruhan mengenai jadwal, program tahapan sama dengan Pilkada 2015. Hanya tanggalnya saja yang diubah," ujar Husni saat membuka kegiatan uji publik draft PKPU tentang tahapan program dan jadwal di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (14/3/2016).

Menurut Husni, meski PKPU tentang tahapan program dan jadwal di Pilkada 2015 tidak mengalami perubahan atau pencabutan, namun persoalan tanggal ini tetap harus diperbarui. Berbeda dengan PKPU lainnya yang masih bisa digunakan tanpa harus diperbarui.

Contohnya, kata Husni, aturan untuk calon yang akan maju dari jalur independen, maka proses yang digunakan masih sama. "Formulir masih berlaku diaturan lalu, atau jika partai sudah melakukan penjaringan maka syarat pencalonan yang diberikan pada para peminat itu mengacu dari syarat PKPU," ungkapnya.

SBY Tak Ingin Pemimpin Buru-buru Pikirkan Pencitraan

JAKARTA - Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pemimpin, baik bupati, wali kota, gubernur dan presiden untuk tidak terburu-buru memikirkan pemilihan selanjutnya. 

Dia menilai akan berbahaya apabila pemimpin sudah memikirkan untuk menangi pemilihan mendatang. "Yang berbahaya kalau terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden sekalipun pada tahun pertama dan kedua sudah berpikir  saya harus menang lagi pilkada lagi, saya harus menang lagi pada pilpres nanti, wah ini berbahaya," ungkap SBY dalam video berjudul #SBYTourJava "Demokrat Peduli & Serap Aspirasi" di chanel Youtube. 

Dalam video yang diunggah akun Suara Demokrat pada Senin 14 Maret 2016, SBY mengatakan siapapun yang berhasil memimpin dan rakyat merasakan perubahan maka akan terpilih jika kembali mengikuti pemilihan.

"Itu hukum demokrasi," ujar Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu. 
 
Menurut SBY, apabila kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden pada tahun pertama dan kedua sudah berpikir untuk kembali menang lagi maka yang dipikirkan hanya pencitraan. 

"Wah ini berbahaya sebab kalau begitu yang dipikirkan pencitraan-pencitraan, bagaimana menjaga elektabilitas, lihat survei, itu berbahaya," tuturnya. 

Dia mengaku telah menyampaikan pandangannya itu saat hadir memberikan sambutan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih, beberapa waktu lalu. 

Menurut SBY, saat itu dirinya mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk mulai bekerja dan tidak lagi melakukan kampanye. 

"Berhentilah melakukan pencitraan yang berlebihan, wong sudah menang. Bapak Ibu (Bupati dan Wakil Bupati Purworejo) kan sudah berkampanye, buktikan. Kan sudah berjanji, buktikan," ungkapnya. 

Dia menilai periode lima tahun pertama merupakan gold opportunity atau kesempatan emas bagi kepala daerah untuk bekerja memajukan daerahnya. 

Menurut dia, apabila dalam lima tahun berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka rakyat pasti akan memilih kembali. "Pasti akan memilih kembali kalau nanti maju lagi dalam pilkada," ujarnya. 

Video berdurasi 30 menit 23 detik itu dikemas dalam bentuk wawancara tentang mengenai berbagai tema, dari sepak bola, UU Pengampunan Pajak, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. 

Dalam wawancara itu, SBY didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.

Program Nawa Cita Jokowi Mandek, Istana Salahkan DPR

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan mengakui program Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berjalan sesuai harapan. Namun, persoalan ini bukan disebabkan dari internal Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan, terhambatnya pelaksanaan program Nawa Cita yang dicanangkan Jokowi, karena persoalan di DPR. Menurutnya, program-program prioritas pemerintah menjadi terhalang lantaran adanya masalah anggaran di DPR.

"Tentu antara janji kampanye dengan program prioritas akan dijalankan di pemerintah tentu mengalami beberapa adjustment karena menyangkut anggaran. Realitas program yang sedang berjalan, persoalan politik di DPR," ujar Teten di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Dia menegaskan, persoalan di DPR itu sangat memengaruhi program pemerintah. Akibatnya, kata dia, antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak sesuai dengan program Nawa Cita pemerintah.

"Realitas memang masih ada gap. Nawa Cita itu belum sepenuhnya bagian dari RPJMN dan RKP," tegasnya.